Kesiapan unit masak MBG jadi prioritas utama Badan Gizi Nasional. Selain itu, program makan bergizi gratis harus berjalan maksimal sejak hari pertama operasional. Oleh karena itu, BGN melakukan verifikasi ketat terhadap setiap SPPG.
Dengan demikian, infrastruktur, peralatan, dan SDM siap 100% sebelum produksi ribuan porsi makanan. Selanjutnya, proses verifikasi bertahap mencakup pengecekan lokasi. Kemudian, kelengkapan fasilitas hingga simulasi operasional. Akhirnya, kendala teknis teridentifikasi sebelum produksi massal dimulai.
Tahapan Verifikasi Kesiapan Unit Masak MBG
1. Survei Lokasi dan Penilaian Kelayakan
Kesiapan unit masak MBG dimulai dari survei lapangan oleh tim BGN. Pertama, tim menilai kelayakan lokasi dapur yang diajukan. Kemudian, periksa luas bangunan minimal 400 m². Selain itu, lokasi strategis maksimal 6 km dari sekolah. Lebih lanjut, ketersediaan utilitas seperti air bersih dan listrik.
Tak hanya itu, verifikasi dokumen legalitas bangunan. Tambahan, profil badan usaha dan kesepahaman program MBG. Akhirnya, hasil penilaian jadi dasar penunjukan Kepala SPPG yang bertanggung jawab penuh.
2. Kelengkapan Infrastruktur dan Peralatan Masak
Kesiapan unit masak MBG mencakup infrastruktur sesuai konsep Dapur Sehat BGN. Yakni, mampu menampung 40 pekerja untuk 3.000 porsi per sesi. Selanjutnya, peralatan wajib tilting pan 95 liter. Tambah lagi, rice steamer kapasitas 50 kg. Juga, kompor gas industri 4 tungku dan ventilasi memadai.
Lebih dari itu, area terpisah untuk penerimaan bahan. Kemudian, persiapan, pengolahan, packing, dan distribusi. Selain itu, fasilitas sanitasi seperti sink cuci tangan. Tambahan, toilet staff dan sistem drainase lengkap. Semuanya dicek tim BGN secara teliti.
3. Pengawasan SDM dan Sertifikasi Wajib
Selain infrastruktur, pengawasan SDM jadi fokus verifikasi penting. Pertama, pastikan ahli gizi bersertifikat profesional tersedia. Kedua, juru masak bersertifikat kompeten wajib ada. Ketiga, seluruh staff paham SOP keamanan pangan.
Dengan demikian, komposisi gizi dan kualitas pengolahan terjamin. Lebih penting lagi, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi wajib dimiliki. Yakni, diterbitkan Dinas Kesehatan setempat. Sayangnya, hingga Desember 2025 baru 3.223 dari 16.509 SPPG punya SLHS. Oleh sebab itu, BGN percepat proses pengurusan sertifikat di daerah.
4. Sertifikat SLHS dan Kepatuhan Regulasi
SLHS merupakan pengakuan tertulis standar higienis terpenuhi. Tak hanya itu, mutu dan persyaratan kesehatan terjamin. Selain SLHS, dokumen halal dan BPOM dicek ketat. Dengan begitu, semua regulasi terintegrasi sempurna dalam operasional. Lebih lanjut, SLHS berlaku 2 tahun dan harus di review berkala.
5. Simulasi Operasional Sebelum Peluncuran
Kesiapan unit masak MBG diuji melalui simulasi operasional menyeluruh. Pertama, libatkan 47 petugas dari ahli gizi hingga relawan. Kemudian, bekerja sesuai SOP BGN yang ketat. Selanjutnya, tahapan penerimaan bahan baku segar. Lanjut, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian tertib. Tak berhenti situ, uji sampel keamanan pangan laboratorium. Akhirnya, validasi kesiapan layani ribuan penerima manfaat harian.
6. Penempatan SPPI Sesuai Kesiapan Dapur
Penempatan 30.000 SPPI dilakukan berdasarkan kesiapan unit masak daerah. Sebelumnya, BGN latih intensif selama 6 bulan di Universitas Pertahanan. Materinya, pendidikan karakter, kemampuan manajerial, keterampilan teknis. Selanjutnya, SPPI ditempatkan di unit masak ready infrastruktur. Tambahan, Pusat alat dapur MBG sediakan paket peralatan industri. Isinya, standar BGN untuk produksi ribuan porsi optimal setiap hari.
Kesimpulan
Kesiapan unit masak MBG maksimal jadi kunci keberhasilan program. Mulai dari, survei lokasi teliti dan infrastruktur lengkap. Lanjut, sertifikasi SLHS wajib dari dinas kesehatan. Kemudian, simulasi operasional menyeluruh efektif. Akhirnya, penempatan SPPI terlatih kuatkan fondasi. Hasilnya, dapur MBG aman berkualitas layani jutaan manfaat nasional. Pada akhirnya, program MBG siap capai target nasional 82,9 juta penerima.
